Rilis Kajian : IKK FMIPA Unpad, Antara Kebutuhan Kompetensi & Peringkat

 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau biasa dikenal dengan nama Key Performance Indicator (KPI) merupakan kriteria terukur sebagai parameter penentu keberhasilan suatu organisasi.1 Banyak hal yang terukur namun tidak semuanya menjadi kunci kesuksesan organisasi. IKK, dalam hal ini di FMIPA, sangat kritis untuk membatasi; dimana hal tersebut dirasa esensial bagi organisasi untuk meraih tujuan-tujuannya, karena sangat penting bagi birokrat untuk mempertahankan indikatornya demi pencapaian IKK bersama. Bisa jadi, IKK sebuah organisasi hanya terdiri dari beberapa indikator, sedangkan unit-unit kerja di dalamnya memiliki lebih dari indikator yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.

IKK dapat digunakan sebagai alat bantu manajemen dan dapat juga digunakan sebagai umpan. IKK memberikan gambaran jelas kepada setiap orang mengenai hal-hal penting bagi organisasi, apa yang harus mereka lakukan untuk mewujudkannya. Hal ini diberlakukan untuk mengelola kinerja sehingga setiap orang dapat fokus untuk mewujudkan target organisasi dengan berfokus pada memenuhi atau melampaui IKK. Sebagai umpan, IKK di FMIPA diposkan di bagian-bagian yang dianggap penting. Menurut data Keterkaitan Kontrak Kerja dan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Fakultas MIPA Tahun 20172 dengan Rencana Strategis Unpad 2015-2019, ternyata indikator IKK FMIPA utamanya berfokus kepada kegiatan yang bersifat akademik. Dapat dilihat dalam tabel berikut:

IKK FMIPA yang utamanya berfokus kepada kegiatan yang bersifat akademik dirasa cukup membebankan organisasi mahasiswa di tingkat fakultas maupun jurusan. Fokus program kerja organisasi mahasiswa tidak hanya di bidang akademik saja, ada bidang-bidang lain yang tak kalah penting dalam perannya sebagai wadah penggalian potensi mahasiswa.

Terlihat dari tabel diatas bahwa cakupan daya saing kompetensi akademiknya pun baru sebatas nasional dan sedikit internasional. Bila ingin fokus ke akademik, birokrat bisa memperbaiki fasilitas pembelajaran di kampus dan anggaran penelitian. Jadi, dalam hal ini pembebanan ketercapaian kompetensi akademik lebih baik dibebankan kepada birokrat itu sendiri, daripada membebankan kepada organisasi mahasiswa, yang mana dapat digunakan sebagai wadah lain selain akademik saja yang ditonjolkan.

Akibatnya kegiatan mahasiswa yang tidak bersentuhan langsung dengan akademik terkesan diabaikan karena adanya IKK ini. Mulai dari izin kegiatan sampai pendanaan kegiatan yang sangat kompleks permasalahannya. Belum lagi masalah klasik transparansi keuangan yang belum berjalan sampai saat ini. Bagi pengurus dan anggota organisasi mahasiswa hal ini cukup memberatkan karena kesempatan mereka untuk berinovasi dirasa terkekang karena IKK ini.

BIla dilihat lebih dalam IKK ini ternyata bertentangan dengan landasan hukum mahasiswa dalam berorganisasi di kampus yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pendidikan Tinggi Paragraf 3 Pasal 77 ayat 2 disebutkan Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk: a) mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa; b) mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; c) memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan d) mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian epada Masyarakat. Artinya organisasi punya hak untuk mengembangkan potensi diri selain di kegiatan yang bersifat akademik. Pada kenyataannya, terjadi intervensi oleh birokrasi pada organisasi mahasiswa untuk bereksplorasi diri dan penggalian potensi.

Timbul pertanyaan, apakah yang Unpad kejar, kebutuhan kompetensi mahasiswanya ataukah semata-mata peringkat nasional? IKK FMIPA, yang mengacu kepada Renstra Unpad, sangatlah identik dengan apa yang menjadi klasifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK – DIKTI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi3, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Terlihat bahwa kualitas kegiatan kemahasiswaan menjadi bagian dalam penilaian peringkat perguruan tinggi, dengan porsi sebesar sepuluh persen. Kualitas kegiatan kemahasiswaan ditinjau dari dua hal yaitu capaian pada PIMNAS dan prestasi pada lomba internasional. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa program kerja organisasi mahasiswa di Unpad diarahkan untuk mengejar pemeringkatan perguruan tinggi ini. Benarkah hal ini merupakan bentuk pendiktean oleh birokrat kepada mahasiswa dalam hak-hak mereka untuk berorganisasi demi kepentingan birokrat semata?

 

Departemen Kajian Strategis
BEM Kema FMIPA Unpad
Kabinet Transformasi 2017