Rilis Kajian : Kenaikan Harga

Kajian yang dilakukan secara online bersama Kema FMIPA Unpad, antara lain menghasilkan pandangan-pandangan sebagai berikut:

  1. Kenaikan Tarif STNK dan BPKB

Biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) telah naik dua hingga empat kali lipat per Jumat, 6 Januari 2017. Hal ini merupakan usulan dari Kepolisian RI kepada Kementerian Keuangan RI, yang lalu dibahas lintas sektoral dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta Sekretaris Negara untuk diharmonisasi.1 Landasan hukum yang digunakan adalah PP No. 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri, yang mana menggantikan landasan sebelumnya yaitu PP No. 50 Tahun 2010.

Kenaikan taraf STNK dan BPKB dapat dikatakan wajar dan dapat diterima karena beberapa hal. Alasan yang muncul sebagai rasionalisasi kenaikan tarif STNK dan BPKB, yaitu penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang naik

Sejak 2012-2016, PNBP Polri stabil di kisaran Rp. 3,5 triliun sampai Rp. 3,7 triliun, namun sifatnya fluktuatif setiap tahunnya. Dari 2015 ke 2016, PNBP mengalami kemerosotan sehingga Polri memasang target PNBP yang tinggi di tahun 2017.2

  • Wacana peningkatan fasilitas pelayanan

Lewat kenaikan tarif ini pula pemerintah menyasar peningkatan fasilitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain adalah peningkatan kualitas dokumen STNK, pengembangan sistem informasi dan teknologi sehingga dapat mencegah adanya pungli, juga peningkatan sarana dan prasarana lainnya, seperti mobil unit pelayanan SIM dan kendaraan uji praktik SIM.3

  • Penyesuaian harga

Adanya juga penyesuaian tarif PNBP akibat faktor inflasi setiap tahunnya, dikarenakan harga bahan baku dokumen yang tidak disesuaikan sejak tahun 2010.4

  • Daya Beli Masyarakat Yang Meningkat

Menurut laporan data sosial ekonomi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), sampai akhir tahun 2016 juga daya beli masyarakat terus meningkat sehingga demi menghindari tingkat inflasi yang tinggi harga naik adalah wajar, terlihat dari Indeks Tendensi Konsumsi Masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pun terus membaik, dimana di akhir tahun mencapai sebesar 5,02%, meningkat jika dibandingkan secara year-on-year. 5

Selain itu, ditemukan pula beberapa rasionalisasi mengapa kenaikan tarif STNK dan BPKB dapat menjadi hal yang baik, adalah sebagai berikut:

  • Menekan angka kemacetan

Dengan naiknya tarif pengurusan STNK dan BPKB, diharapkan juga dapat membawa long-term effect, yang salah satu nya adalah peralihan kendaraan utama masyarakat menjadi transportasi umum sehingga dapat menekan angka kemacetan di Indonesia.

Akan tetapi, kebijakan tersebut masih meninggalkan beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai syarat justifikasi atas kebijakan tersebut, yaitu:

  • Transparansi

Pemerintah, dalam kasus ini Polri sebagai pengusul kebijakan, harus memberikan transparansi perhitungan kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB kepada masyarakat luas agar masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah. Bagaimanakah perubahan harga bahan baku dokumen yang terjadi sehingga peningkatan terjadi dua sampai tiga kali lipatnya? Transparansi mengenai tambahan PNBP akan dialokasikan ke peningkatan fasilitas pelayanan serta infrastruktur yang mana juga perlu diberikan.

  • Solusi untuk rakyat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah

Dengan dinaikkan nya tarif ini pula, pemerintah harus menemukan solusi bagi rakyat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah karena dikhawatirkan kebijakan ini justru makin menyengsarakan rakyat. Sebagai contoh, dapat diadakan penyesuaian tarif berdasarkan pendapatan per capita. Namun patut digarisbawahi bahwa akan dibutuhkan suatu regulasi yang baik agar tidak terjadi kecurangan yang baru, yaitu pemberian tarif penyesuaian yang tidak tepat sasaran.

  • Sosialisasi

Sosialisasi mengenai kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB, serta sosialisasi mengenai planning pemerintah ke depannya juga perlu dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan kebijakan yang diberlakukan, serta agar masyarakat paham pembangunan seperti apa yang akan direalisasikan pemerintah sebagai hasil dari kebijakan ini.

  • Pengawasan dan Controlling

Perlu dilakukan pengawasan serta controlling yang baik oleh pemerintah terkait diberlakukannya kebijakan ini. Dapat diketahui apa sajakah yang mendapat pengaruh atau imbas dari kebijakan ini sehingga dapat dilakukan evaluasi agar sistem yang berjalan dapat dioptimalkan.

 

  1. Kenaikan Tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi

 Per 5 Januari 2017 kemarin harga BBM Non-Subsidi naik sebesar Rp. 300,00 untuk setiap jenis nya. Kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) Non-Subsidi sebesar Rp. 300,00 dapat dikatakan wajar dan dapat diterima karena beberapa hal. Alasan yang muncul sebagai rasionalisasi atas kenaikan tarif BBM Non-Subsidi antara lain adalah:

  • Penyesuaian dengan harga minyak dunia

Kebijakan ini diyakini dilakukan seiring peningkatan harga minyak mentah dunia.6 Dikarenakan Indonesia mendapatkan minyak dari Negara-negara pengekspor minyak, maka harga edaran BBM Non-Subsidi disesuaikan dengan harga pasar.7 Selain itu, penjualan BBM Non-Subsidi telah banyak merebut pangsa pasar.

  • Melemahnya nilai tukar rupiah

Nilai tukar rupiah terus melemah sehingga kenaikan tarif BBM Non-Subsidi dianggap wajar.8

  • Daya beli masyarakat yang meningkat

Seperti yang telah dijelaskan di pembahasan kenaikan tarif STNK dan BPKB, menurut data, daya beli masyarakat terus meningkat sampai akhir tahun 2016 sehingga penyesuaian dirasa perlu untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

Akan tetapi, kebijakan tersebut juga masih meninggalkan beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai syarat justifikasi atas kebijakan tersebut, yaitu:

  • Transparansi

Belum adanya transparansi dari pemerintah mengenai perhitungan kenaikan harga BBM sehingga masyarakat merasa kaget. Belum lagi, pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan9 juga pernyataan Direktur Utama PT. Pertamina Dwi Soetjipto10 di akhir tahun 2016 yang mengatakan bahwa harga BBM di awal tahun 2017 akan ditinjau secara berkala namun dirasa harga akan terus stabil selama tiga bulan pertama. Hal ini menunjukkan tidak konsistennya pemerintah dalam memberikan pernyataan dan realisasi terkait kebijakan yang diambil. Juga mengingat belum adanya kejelasan penetapan kebijakan dari Menteri ESDM selaku pihak yang berwenang dalam menetapkan harga edaran BBM.

  • Sosialisasi

Lagi-lagi kurangnya sosialisasi pemerintah terkait pengambilan kebijakan menjadi aspek negatif. Sosialisasi dirasa perlu agar masyarakat dapat menerima kenaikan ini dengan baik.

  • Pengawasan dan Controlling

Setelah diberlakukannya kebijakan kenaikan harga BBM ini, dirasa perlu adanya pengawasan dan controlling agar proses berjalan optimal. Kebijakan ini juga diambil untuk menambal akibat pengeluaran dari pemberian subsidi yang cukup besar, sehingga perlu ada pengawasan yang ketat BBM bersubsidi tepat sasaran.

 

  1. Tingginya Harga Barang Pokok (Khususnya Cabai)

 Harga barang pokok, khususnya cabai, diberitakan sangat tingi sampai saat ini. Di beberapa daerah, harga Cabai diperkirakan mencapai 120.000 rupiah/kg. Ada beberapa faktor yang menyebabkan harga barang pokok, dalam kasus terdekat ini adalah cabai, melambung tinggi menjadi tiga sampai empat kali lipatnya, antara lain adalah:

  • Faktor Cuaca

Menteri  Pertanian Amran menyebut curah hujan sebagai penyebab naiknya harga cabai.11 Faktor cuaca dianggap sebagai penyebab utama harga cabai yang melambung naik.12 Mengingat baru saja musim penghujan, tanaman cabai yang reatif tidak tahan air dan mudah busuk tidak melewati masa panen yang cukup, atau dapat dikatakan banyak gagal panen. Sedikitnya produksi domestik cabai menyebabkan ketidakseimbangan di pasar dan terciptalah tingkat inflasi cabai yang sangat tinggi, seperti yang terlampir pada data sosial ekonomi Indonesia (sumber: BPS RI) dimana cabai menjadi penyumbang tingkat inflasi nasional terbesar.

  • Faktor Geografis

Buruknya distribusi menjadi salah satu penyebab tingginya harga cabai.13 Ketidakmerataan distribusi cabai terjadi dimana ada wilayah yang memiliki pasokan cabai yang memadai dan pula ada wilayah yang kekurangan pasokan cabai. Hal ini menyebabkan harga cabai yang normal di beberapa wilayah, disertai juga harga cabai yang sangat tinggi di wilayah lainnya. Perbedaan biaya distribusi cabai dari wilayah ke wilayah juga turut andil dalam perbedaan harga cabai yang terjadi.

  • Hama

Hama masih menjadi masalah yang muncul bagi petani saat ini.14 Hama turut menjadi faktor penurun produksi domestik cabai.

  • Kartel

Masih adanya kartel dalam alur pendistribusian cabai dari petani ke pasar disebut menjadi salah satu faktor kenapa harga cabai sangatlah tinggi.15 Petani memiliki masalah permodalan serta tidak memadainya saprodi (sarana produksi) sehingga terjadilah transaksi antara petani dan kartel ayang biasa disebut dengan istilah tengkulak. Syarat dan ketentuan tertentu berlaku dalam transaksi, yang mana salah satunya adalah menyetorkan seluruh hasil produksi dengan imbalan harga yang sangat kecil. Setelah itu, tengkulak menjual nya ke pasaran dengan harga yang sangat tinggi.

Dalam kasus ini tingginya harga cabai tidaklah rasional sehingga pemerintah butuh merealisasikan beberapa solusi yang dapat diterapkan, diantaranya adalah:

  • Pendistribusian Cabai

Melihat ketidakmerataan cabai di berbagai wilayah mengindikasikan bahwa pemerintah khususnya Kementerian Pertanian harus cepat tanggap dalam mendistribusikan cabai dari wilayah yang berlebih ke wilayah yang kekurangan.

  • Pembenahan Perencanaan Tanam Panen

Pemerintah perlu membenahi perencanaan tanam panen karena musim penghujan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Jika terus seperti ini, maka tiap tahun alasannya akan selalu sama. Salah satu yang dapat menjadi solusi adalah penanaman benih tahan hujan.

  • Sistem Koperasi

Sistem koperasi harus digiatkan kembali mengingat permodalan menjadi masalah bagi petani dalam proses bertani. Namun, perlu ada pengawasan yang ketat serta optimalisasi sumber daya manusia agar koperasi dapat berjalan jujur dan optimal.

  • Pengawasan Alur Distribusi

Perlu ada pengawasan yang ketat dari pemerintah dalam mengawal alur distribusi cabai dari petani sampai ke pasar sehingga pihak-pihak yang membuat harga menjadi tidak rasional dapat dihentikan.

  • Penelitian

Indonesia sebagai negara agraris dengan beraneka sumber daya alam nya memiliki banyak peneliti dengan banyak solusi. Banyak solusi penelitian yang data diterapkan langsung untuk menyelesaikan permasalahan pertanian di Indonesia, di antaranya adalah karantina tumbuhan, juga tenaga kerja pertanian muda.

 

 

Departemen Kajian Strategis
BEM Kema FMIPA Unpad
Kabinet Transformasi 2017

 

 

 

Referensi

1,2 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/06/073000526/usulan.kenaikan.biaya.stnk-bpkb.dari.siapa.begini.alur.pengajuannya

3,4 http://bisnis.liputan6.com/read/2819593/kenaikan-biaya-stnk-demi-peningkatan-kualitas-layanan

https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Laporan-Bulanan-Data-Sosial-Ekonomi-Januari-2017_rev.pdf

6 https://www.bloomberg.com/energy

7http://bisnis.liputan6.com/read/2749965/harga-pertalite-cs-naik-rp-300-per-liter-mulai-5-januari

8 http://www.xe.com/currency/idr-indonesian-rupiah

9 https://m.tempo.co/read/news/2016/12/21/090829496/harga-bbm-tahun-2017-tidak-berubah

10 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/12/28/121500426/harga.bbm.tidak.akan.naik.hingga.april.2017

11https://www.merdeka.com/uang/ini-penyebab-harga-cabai-meroket-versi-menteri-amran.html

12 http://nasional.kompas.com/read/2017/01/09/12251691/harga.cabai.naik.jokowi.sebut.cuaca.jadi.penyebab

13 http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/868182-buruknya-distribusi-turut-melambungkan-harga-cabai

14 https://m.tempo.co/read/news/2017/01/05/090833055/harga-cabai-melonjak-petani-malah-merugi

15 https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3390231/soal-harga-cabai-petani-tergantung-tengkulak